 |
| Prosesi pengambilan sumpah jabatan ASN sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik. |
GAUNGINDONESIA.ID, BANJARMASIN - Upaya pembenahan birokrasi di Kota Banjarmasin kembali diperkuat melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (16/04/2026).
Agenda ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga bagian dari strategi mempercepat kinerja pemerintahan.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa pelantikan ini harus dimaknai sebagai langkah perubahan dalam birokrasi.
Ia mengingatkan agar ASN meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif dan mulai beradaptasi dengan tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif.
“Birokrasi harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Yamin, sumpah jabatan bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam kinerja nyata.
'Tantangan birokrasi saat ini masih dipengaruhi pola lama yang berpotensi menghambat inovasi dan pelayanan," bebernya.
Penataan organisasi yang dilakukan ini, lanjutnya, membuka peluang untuk pemerataan kinerja serta penyegaran di berbagai lini.
"Saya akui masih ada sejumlah jabatan strategis yang belum terisi dan perlu segera dilengkapi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menjelaskan bahwa penyesuaian struktur organisasi, termasuk perubahan nomenklatur dari BKD menjadi BKPSDM serta restrukturisasi di Dinas Kominfo, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja.
“Penyesuaian ini bertujuan agar organisasi lebih optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tersebut, sejumlah pejabat turut dilantik dan dikukuhkan, mulai dari pejabat administrator, pengawas, hingga fungsional. Selain itu, terdapat pula pengesahan CPNS menjadi PNS.
Beberapa nama yang menempati posisi baru antara lain Hendra sebagai Sekretaris Satpol PP, Yul Poliatma Rachmanu di bidang penanaman modal, serta Ariffian Noor Subhani di Dinas Pendidikan. Rotasi juga terjadi di berbagai instansi lain seperti Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, hingga Dinas PUPR.
Terakhir, Totok menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan percepatan pengisian jabatan yang kosong. Ia mengatakan bahwa proses akan segera dilanjutkan setelah rekomendasi dari pusat diterima.
“Begitu rekomendasi turun, kita langsung bergerak untuk pemerataan jabatan,” tukasnya.