 |
| Peserta Public Communications Summit 2026 menyimak paparan terkait pengelolaan isu, reputasi, dan penguatan kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi informasi. |
GAUNGINDONESIA.ID, BANJARMASIN - Kemampuan pemerintah dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik menjadi salah satu tantangan utama di era digital.
Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak cepat melalui berbagai platform media, pengelolaan isu dinilai harus dilakukan secara terukur, kolaboratif, dan berbasis data.
Hal tersebut mengemuka dalam Public Communications Summit (PCS) 2026 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” itu dihadiri perwakilan pemerintah daerah serta kepala dinas komunikasi dan informatika se-Kalimantan Selatan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menegaskan bahwa reputasi institusi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola komunikasi publik dan merespons isu yang berkembang di masyarakat.
“Potensi isu harus dikelola sejak awal, bukan menunggu hingga menjadi krisis. Berbagai kemungkinan isu yang muncul di berbagai sektor harus segera diantisipasi melalui langkah-langkah strategis yang terukur, sistematis, dan kolaboratif,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Menurut Subhan, komunikasi publik saat ini telah berkembang menjadi instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang kuat antarinstansi agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap selaras dan efektif.
Ia menambahkan, kecepatan penyebaran informasi di ruang digital menuntut pemerintah untuk lebih responsif dalam mendeteksi berbagai isu yang berpotensi memengaruhi reputasi lembaga.
“Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik pemerintah daerah.
Menurutnya, tantangan komunikasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya masyarakat.
“Forum ini memberikan banyak wawasan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah. Di era digital, setiap informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis fakta agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya,” katanya.
Febpry juga menegaskan komitmen Diskominfotik Kota Banjarmasin untuk terus memperkuat literasi digital masyarakat sekaligus membangun pola komunikasi yang mampu mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga reputasi institusi dan kepercayaan masyarakat.