.jpeg) |
| Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Program Direktif Presiden menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. |
GAUNGINDONESIA.ID, BANJARBARU – Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarbaru.
Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah pembangunan dengan agenda prioritas nasional.
Pemerintah Kota Banjarmasin turut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Grand Maya Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Kehadiran Pemkot Banjarmasin diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar.
Rakor yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, tersebut dihadiri pula oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta kepala daerah dan sekretaris daerah dari berbagai wilayah.
Dalam forum itu, pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029.
Program tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, makan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kekuatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Seluruh pihak harus memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengukur capaian pelaksanaan program di daerah sekaligus menghimpun berbagai masukan yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
"Hasil monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan program strategis nasional berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," katanya.
Di sela kegiatan, Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar menilai forum koordinasi tersebut penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah akan berjalan lebih optimal apabila seluruh program yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang selaras dengan kebijakan nasional.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan berbagai program prioritas dapat diimplementasikan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat terus memperkuat sinergi pembangunan sehingga berbagai program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin,” tutupnya.