 |
| Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan launching Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi secara daring, Senin (11/5/2026). |
GAUNGINDONESIA.ID, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta itu turut diikuti kepala daerah, forkopimda, hingga unsur lembaga pendidikan dari seluruh Indonesia.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda sejak dini. Wali Kota didampingi Plt Sekdako Banjarmasin, Dolly Syahbana beserta jajaran Pemko Banjarmasin mengikuti seluruh rangkaian pemaparan.\
Yamin menegaskan Pemerintah Kota Banjarmasin siap mendukung program pemerintah pusat, baik dalam penguatan pendidikan karakter maupun pengendalian inflasi.
“Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga bahan pokok tetap stabil,” ucapnya.
Ia menambahkan, penguatan integritas di lingkungan pendidikan dan pemerintahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang lebih baik.
Hal ini sejalan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengatakan penanaman nilai integritas dan kejujuran tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari dunia pendidikan.
Menurutnya, sekolah, pemerintah daerah, tenaga pendidik hingga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi.
“Nilai integritas, tanggung jawab, dan transparansi harus mulai ditanamkan sejak dini melalui sistem pendidikan,” ujarnya.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang nantinya menjadi pedoman bagi daerah dalam penerapannya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto menyebut buku panduan tersebut diharapkan mampu menyamakan arah pendidikan antikorupsi di seluruh daerah.
“Kami ingin ada panduan yang bisa menjadi acuan bersama dalam penerapan pendidikan antikorupsi,” tukasnya.