 |
| Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak |
GAUNGINDONESIA.ID, JAKARTA - Pemerintah menempatkan aspek keselamatan jemaah sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Di tengah perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berubah, pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil akan mengedepankan perlindungan bagi jemaah haji asal Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa arahan tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, presiden menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah memastikan keamanan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (10/3).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah secara intensif.
Dinamika yang terjadi di wilayah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Menurut Dahnil, pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko agar jemaah tetap dapat beribadah dengan aman.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa seluruh skenario yang disusun pemerintah nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR,” katanya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, pemerintah juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang berencana berangkat dalam waktu dekat.
Imbauan tersebut disampaikan sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang telah merencanakan perjalanan umrah dalam waktu dekat diharapkan menunda keberangkatan hingga situasi di kawasan Timur Tengah dinilai lebih kondusif.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” tukasnya.
Melalui pendekatan yang hati-hati tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah tetap dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.