 |
| Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama saat memimpin apel pagi |
GAUNGINDONESIA.ID, BANJARMASIN – Bukan lagi memperbanyak aplikasi, Pemerintah Kota Banjarmasin kini memilih membenahi sistem digital yang sudah dimiliki agar dapat bekerja lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, mengatakan lebih dari 100 sistem digital yang ada saat ini sedang dipetakan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui fungsi masing-masing sistem sekaligus mencari peluang penggabungan dan keterhubungan antaraplikasi.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry saat memimpin apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghindari sistem digital yang memiliki fungsi serupa tetapi berjalan secara terpisah.
Dengan pengelompokan, pengelolaan aplikasi di lingkungan Pemko Banjarmasin diharapkan menjadi lebih sederhana.
Menurut Febpry, kondisi itu juga menjadi pertimbangan pihaknya untuk sementara tidak memprioritaskan pembuatan aplikasi baru.
Diskominfotik memilih memperkuat dan mengoptimalkan sistem yang telah tersedia terlebih dahulu.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Di tengah proses integrasi tersebut, Pemko Banjarmasin juga melakukan pembenahan dari sisi infrastruktur. Salah satunya melalui asesmen jaringan internet di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Febpry mengatakan asesmen dilakukan untuk memastikan distribusi jaringan internet mampu menunjang aktivitas pemerintahan yang kini semakin bergantung pada teknologi digital.
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” katanya.
Hasil pemetaan sementara menunjukkan bahwa persoalan konektivitas tidak selalu disebabkan oleh jaringan internet. Beberapa kendala justru ditemukan pada perangkat yang digunakan masing-masing SKPD.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” jelasnya.
Temuan tersebut membuat pembenahan digital pemerintahan tidak hanya berfokus pada jaringan, tetapi juga memastikan perangkat pendukung dalam kondisi siap digunakan. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu syarat agar sistem digital dapat berjalan optimal.
Febpry menambahkan, seluruh langkah tersebut diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan digital yang lebih terpadu. Aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri nantinya diharapkan dapat saling terkoneksi sesuai kebutuhan.
“Harapannya nanti aplikasi-aplikasi yang ada ini bisa menjadi satu kesatuan dan membentuk ekosistem digital pemerintahan yang lebih efektif,” tutupnya.
Penguatan ekosistem tersebut juga didukung dengan keberadaan Portal Satu Data Kota Banjarmasin yang menjadi salah satu sarana dalam pengelolaan data sektoral pemerintah daerah.
Dengan arah baru ini, transformasi digital Pemko Banjarmasin tidak lagi sekadar mengejar jumlah aplikasi. Pemerintah kota mulai menitikberatkan pada integrasi, kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan sistem agar teknologi yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.